nusakini.com--Pemerintah memperhatikan dengan sangat ketat kualitas pengelolaan dan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di bidang kesehatan maupun pendidikan. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada acara Kemitraan dalam Kesehatan: Kolaborasi yang Lebih Besar untuk Indonesia yang Lebih Sehat bertempat di Hotel Shangrila Jakarta, kemarin.

"Kita berkomitmen tinggi untuk meningkatkan kualitas dan kesempatan pendidikan dan kesehatan di Indonesia. Ini ter-refleksi dalam fiscal policy kita, alokasi anggaran kita terutama untuk edukasi pendidikan dan jaring pengaman sosial kita. Semua itu menjadi faktor-faktor kontribusi peningkatan SDM kita," jelasnya. 

• Kinerja APBN Hingga Agustus 2024 Masih On-Track, Ekonomi Nasional Terjaga Positif
• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit

Menkeu menambahkan, lebih dari 20% anggaran negara dimandatkan oleh konstitusi kita dialokasikan untuk pendidikan dan 5% untuk kesehatan dan program-program bantuan sosial yang lebih ditargetkan dengan baik. 

Selain itu, Menkeu mengungkapkan saat ini pemerintah masih terus mencoba mengatasi isu-isu alokasi anggaran termasuk mengatasi subsidi yang tidak tertarget dengan baik.  

"Cakupan jaminan sosial universal menjadi prioritas utama kita tidak hanya untuk mendukung UN Sustainable Development Goals, tapi ini juga sesuai dengan perkembangan kemajuan Indonesia. Kita bekerja untuk meningkatkan produktivitas SDM dan juga meningkatkan dan memanfaatkan bonus demografi Indonesia," papar Menkeu. 

Sebagai informasi, acara diskusi publik ini terselenggara atas kerjasama Kamar Dagang Amerika Serikat (AS) dan Bank Dunia yang berfokus pada peluang untuk kemitraan swasta Pemerintah atau disebut Public Private Partnership (PPP) terutama di bidang kesehatan. Program ini akan mengidentifikasi peluang dan mekanisme untuk dukungan sektor swasta yang lebih besar bagi tujuan kesehatan Indonesia, menyatukan ide-ide dari pejabat pemerintah, pemangku kepentingan kesehatan, pakar industri, akademisi, dan masyarakat sipil. (p/ab)